Apakah Anda Kena E-Tilang di Daerah Istimewa Yogyakarta? Cek Biaya E-Tilang Daerah Istimewa Yogyakarta Dan Denda E-Tilang Daerah Istimewa Yogyakarta anda, silahkan masukkan No E-Tilang Daerah Istimewa Yogyakarta secara Online di sini, gratis.
Aplikasi cek e-tilang Daerah Istimewa Yogyakarta Online merupakan inovasi dari Korlantas Polri dalam meningkatan pelayanan pembayaran denda pelanggaran lalu lintas berbasis TI (Teknologi Informasi), pembuatan aplikasi e-tilang terintegrasi dengan instansi terkait yang disepakati dan dikoordinasikan antara Korps Lalu Lintas (Korlantas) Kepolisian RI
Tilang Daerah Istimewa Yogyakarta elektronik biasa disebut Cek E-tilang Daerah Istimewa Yogyakarta Online adalah digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi informasiā diharapkan keseluruhan proses tilang menjadi inovasi yang dapat membantu pihak kepolisian dalam manajemen penindakan serta Pembayaran Denda Pelanggaran Lalu Lintas. Dengan sistem E-tilang, pelanggar hanya membayar denda pada pasal dilanggar melalui rekening Bank milik pelanggar
E-Tilang Atau Electronic Traffic Law Enfrocement Merupakan teknologi untuk mencatat pelanggaran dalam berlalu lintas, Cek E-Tilang Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan layanan diberikan oleh pemerintah untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan cek terhadap tilang Daerah Istimewa Yogyakarta telah diterima. Dengan menggunakan layanan ini, masyarakat dapat dengan mudah mengetahui apakah mereka telah ditilang atau tidak, serta mengetahui informasi terkait tilang Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut, seperti lokasi kejadian, tanggal kejadian, dll.
Untuk melakukan cek E-Tilang Daerah Istimewa Yogyakarta, masyarakat dapat mengunjungi situs resmi pemerintah yang menyediakan layanan ini, atau menggunakan aplikasi E-Tilang yang tersedia di Google Play Store atau App Store. Masyarakat hanya perlu memasukkan nomor polisi kendaraan yang ditilang, dan sistem akan memberikan informasi terkait tilang yang telah diterima.
Atau Bisa juga dengan mengunjungi website polri lalu cari menu tilang Daerah Istimewa Yogyakarta atau situs pihak ketiga seperti ceketilang.com ketik No E-Tilang / No Blanko / No BRIVA anda lalu klik Cek untuk mengetahui berapa besar denda dan biaya E-Tilang
Biaya E-Tilang merupakan uang yang harus dibayarkan oleh pemilik kendaraan yang telah ditilang. Biaya tersebut terdiri dari denda tilang dan biaya administrasi. Denda tilang Daerah Istimewa Yogyakarta tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan, sementara biaya administrasi merupakan biaya yang dikenakan untuk mengurus tilang secara administratif.
Untuk mengetahui biaya E-Tilang, masyarakat dapat melakukan cek E-Tilang seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Setelah melakukan cek, masyarakat akan mengetahui berapa biaya yang dibayarkan, serta informasi terkait cara pembayaran yang dapat dilakukan.
Denda E-Tilang merupakan salah satu bagian dari biaya E-Tilang yang dibayarkan oleh pemilik kendaraan yang telah ditilang. Denda tilang tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan, serta terdapat beberapa faktor lain yang juga mempengaruhi jumlah denda, seperti lokasi kejadian, keadaan kendaraan, dll.
Untuk mengetahui jumlah denda E-Tilang, masyarakat dapat melakukan cek E-Tilang Daerah Istimewa Yogyakarta seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Setelah melakukan cek, masyarakat akan mengetahui berapa denda, serta informasi terkait cara pembayaran yang dapat dilakukan. Pembayaran E-Tilang dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti melalui internet banking, ATM, atau datang langsung ke bank terdekat. Pembayaran dapat juga dilakukan melalui aplikasi E-Tilang yang tersedia di Google Play Store atau App Store.
"Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf a atau Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)."
Pelanggar tidak perlu lagi mengikuti sidang tilang di pengadilan negeri Daerah Istimewa Yogyakarta. anda cukup membuka Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) kemudian anda ketikkan nomor kendaraaan dan Nomor E-Tilang anda. untuk pembayaran denda tilang dan pengambilan barang bukti, anda cukup datang ke kantor kejaksaan Negeri. apabila nomor tilang anda sudah di putus atau belum oleh pengadilan negeri serta tidak ada dalam daftar sesuai dengan tanggal putusan yang di tentukan oleh pengadilan negeri, maka anda bisa langsung menghubungi pihak terkait (Pihak kepolisian atau DLLAJ).
Masyarakat juga dapat membayar E-Tilang melalui loket E-Tilang yang terdapat di beberapa tempat, seperti di kantor polisi, bank, atau loket resmi lainnya. Pembayaran dapat dilakukan dengan menunjukkan bukti tilang yang anda terima, serta menyiapkan uang yang sesuai dengan biaya E-Tilang yang harus dibayarkan.
Jika masyarakat terlambat membayar E-Tilang, maka dapat dikenakan sanksi tambahan berupa denda keterlambatan. Sanksi tersebut akan dikenakan secara otomatis oleh sistem, dan jumlah denda keterlambatan tergantung pada lama waktu terlewat sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
Untuk menghindari terjadinya keterlambatan dalam membayar E-Tilang, masyarakat diharapkan segera melakukan pembayaran setelah menerima tilang. Selain itu, masyarakat juga harus memastikan bahwa nomor polisi yang tertera pada bukti tilang sesuai dengan nomor polisi kendaraan yang dimiliki, agar tidak terjadi kesalahan dalam pembayaran.
Dengan menggunakan layanan E-Tilang, diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam melakukan cek dan pembayaran tilang, serta dapat mengurangi terjadinya kemacetan di jalan raya. Masyarakat diharapkan juga dapat mematuhi peraturan lalu lintas yang berlaku, agar dapat terhindar dari tilang dan biaya E-Tilang Daerah Istimewa Yogyakarta yang harus dibayarkan.
Penerapan E-tilang merupakan langkah baik diambil kepolisian dalam mewujudkan pelayanan publik agar lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Mengedepankan pelayanan profesional guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi Polri serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam penegakan hukum khususnya dalam penindakan pelanggaran lalu lintas dimana masyarakat yang menjadi subjek hukum dari terjadinya sebuah pelanggaran di jalan raya